“Ehh bentar, jet pribadi kan udh d buktikan itu bukan jet pribadi milik negara, lagian sekelas presiden kl pergi jalan2 jg bukan kntong pribadi x aplgi duit negara,” tulisnya dalam pesan tersebut. Ia juga menekankan bahwa pengusaha seringkali menyediakan fasilitas untuk pejabat tinggi sebagai bentuk dukungan pribadi, bukan untuk kepentingan negara.
Respon dari Kejaksaan Agung
Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, memberikan tanggapan terkait isu ini. Dalam keterangannya, Harli menyebut bahwa informasi mengenai penerimaan fasilitas ini adalah ranah pribadi dan tidak ada kaitannya dengan institusi Kejaksaan Agung. “Informasi ini ranahnya pribadi atau keluarga. Saya sampaikan enggak ada kaitannya dengan institusi, silakan aja dicek, jangan masalah pribadi dikait-kaitkan dengan institusi,” kata Harli, pada Minggu (25/8/2024).
Desakan untuk KPK
Menanggapi dugaan gratifikasi ini, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan. Kurnia meminta KPK untuk mendalami laporan yang diberikan oleh akun media sosial terkait dugaan penerimaan fasilitas bepergian dan akomodasi dari pengusaha. “ICW mendesak KPK mendalami informasi yang diberikan oleh akun media sosial Jelitajee terkait dugaan gratifikasi sejumlah fasilitas bepergian ke luar negeri, baik tiket maupun penginapan, kepada mertuanya, yakni Asri Agung Putra,” ujar Kurnia.
