Presiden Joko Widodo, dalam pernyataannya pada 28 Agustus 2024, menekankan bahwa proses pembatasan BBM subsidi masih dalam tahap sosialisasi. “Kita masih dalam proses sosialisasi dan belum ada keputusan resmi atau rapat final mengenai kebijakan ini. Penting untuk memastikan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mengatasi polusi udara, terutama di Jakarta,” jelas Jokowi.
Kebijakan pembatasan BBM subsidi ini menuai berbagai tanggapan. Direktur ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengungkapkan kekhawatirannya terkait potensi biaya dan masalah implementasi. “Biaya kebijakan pembatasan subsidi BBM berpotensi lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Jika tidak dikelola dengan baik, biaya ekonomi dan sosial dari kebijakan ini bisa tidak terkendali,” kata Komaidi pada 14 Agustus 2024.
Komaidi menambahkan bahwa pengaturan BBM bersubsidi dapat memicu permasalahan, terutama saat Pilkada serentak yang akan berlangsung. Ia menyarankan agar mekanisme subsidi langsung kepada individu penerima manfaat bisa menjadi alternatif yang lebih optimal.
Sementara itu, Ekonom Universitas Mataram, Muhammad Firmansyah, menilai bahwa pemerintah sebaiknya fokus pada pengembangan transportasi publik sebagai alternatif daripada membatasi BBM bersubsidi. “Transportasi publik di banyak daerah belum memadai. Penyediaan alternatif transportasi yang layak akan membantu masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada BBM subsidi,” ujar Firmansyah pada 11 Juli 2024.
