Sementara itu, pihak pemerintah dan pengacara pemerintah menyambut keputusan MK dengan positif. Mereka menilai bahwa keputusan tersebut akan memastikan kesinambungan dan stabilitas pemerintahan di Jakarta. “Keputusan ini adalah langkah yang tepat untuk menjaga konsistensi dan stabilitas dalam tata kelola pemerintahan di Jakarta,” ujar salah satu pejabat dari pemerintah provinsi.
Dengan ditolaknya gugatan ini, sistem pengangkatan wali kota yang ada saat ini, di mana gubernur memiliki wewenang untuk menunjuk wali kota, akan tetap berlaku. Hal ini berarti pemilihan langsung wali kota oleh masyarakat Jakarta, seperti yang diinginkan oleh Taufiqurrahman, tidak akan diterapkan dalam waktu dekat.
Keputusan ini juga mencerminkan sikap MK dalam menilai gugatan berdasarkan substansi dan kejelasan permohonan yang diajukan. Dengan adanya keputusan ini, masyarakat Jakarta diharapkan dapat memahami proses pengangkatan wali kota dan peran gubernur dalam sistem pemerintahan daerah.
