YOGYAKARTA -Seorang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah berada di bawah sorotan setelah terungkapnya pertemuan yang dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengakui telah bertemu dengan Eko Darmanto, mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, pada awal Maret 2023. Pertemuan ini kini menjadi objek penyelidikan Polda Metro Jaya karena melanggar aturan yang melarang pimpinan KPK untuk bertemu dengan pihak-pihak terkait perkara hukum yang sedang ditangani.
Larangan Pertemuan
Aturan yang dilanggar tersebut tercantum dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Pasal ini menegaskan bahwa pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak yang berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK.
Alexander Marwata merasa bahwa pertemuan tersebut tidak melanggar karena saat itu Eko Darmanto belum berstatus sebagai tersangka. Namun, ia menyerahkan penilaian tersebut kepada penegak hukum yang sedang mengusut kasus ini. Dalam wawancara di Polda Metro Jaya, Alex mengkonfirmasi lokasi pertemuan yang berlangsung di lantai 15 Gedung Merah Putih, yang merupakan area sensitif dan sangat terbatas aksesnya.
Lokasi Sensitif
Lantai 15 Gedung Merah Putih KPK adalah lokasi yang memiliki banyak ruang penting, termasuk ruang pimpinan dan ruang rapat. Kehadiran Eko Darmanto di lokasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai prosedur dan izin yang seharusnya dipatuhi. Alex mengungkapkan bahwa ajudannya telah diminta memberikan keterangan tentang proses kedatangan Eko ke KPK, tetapi detail lebih lanjut belum diungkapkan oleh penyidik.
Kritik Hukum
Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengkritik tindakan Alex Marwata yang dianggap tidak menjaga jarak dengan pihak yang diduga memiliki kepentingan dengan KPK. Refly menegaskan bahwa pimpinan KPK seharusnya menghindari segala bentuk pertemuan dengan individu yang berpotensi memiliki masalah hukum. “Pimpinan KPK harus menjaga integritas dan membatasi pergaulan,” tegasnya.
