DELISERDANG BITV– Kepala Desa Sampali tampaknya secara terang-terangan melanggar Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang jelas-jelas mengatur kewajiban pemerintah desa untuk membuka informasi anggaran kepada masyarakat. Sejauh ini, papan informasi anggaran yang seharusnya dipasang di kantor desa tidak ada, membuat publik tidak bisa mengakses informasi tentang penggunaan dana desa.
Undang-Undang KIP No. 14 Tahun 2008, yang telah diberlakukan sejak 2008, menegaskan bahwa setiap badan publik, termasuk pemerintah desa, wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang relevan bagi masyarakat. Hal ini mencakup informasi penting seperti anggaran yang digunakan untuk pembangunan desa. Jika informasi ini tidak disediakan, publik berhak mempertanyakan, dan pemerintah desa terikat secara hukum untuk menjawab. Namun, Kepala Desa Sampali tampaknya mengabaikan ketentuan tersebut.
Hasil investigasi mengungkapkan beberapa mata anggaran yang diunggah di situs Jaga KPK menunjukkan nilai yang cukup besar. Anehnya, tidak ada transparansi yang diberikan di tingkat desa, baik melalui papan informasi maupun media lainnya. Hal ini mengindikasikan adanya potensi pelanggaran serius terhadap UU KIP dan berpotensi merugikan masyarakat yang berhak mengetahui bagaimana dana desa dikelola.
