Kalla juga mempertanyakan keberhasilan konsep “Kampus Merdeka” yang dianggapnya tidak memberikan hasil yang memadai. “Kampus merdeka, apa merdekanya? Tidak merdeka aja tidak belajar, apalagi merdeka,” tambahnya.
JK menegaskan bahwa tidak seharusnya kebijakan kurikulum diterapkan secara seragam di seluruh sekolah di Indonesia. Ia berpendapat bahwa keberadaan Ujian Nasional seharusnya tidak dianggap sebagai beban berat, melainkan sebagai salah satu bentuk evaluasi yang penting. “Saya bilang biar aja kalau anak-anak itu berapa sih stres paling tinggi 1%, tapi lebih stres lagi kalau tidak ada kerjaan,” katanya.
Kritik Kalla juga meliputi masalah terkait pendidikan vokasi di Indonesia. Ia menyoroti jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sangat banyak—10 ribu swasta dan 5 ribu pemerintah—namun banyak lulusannya yang tidak bekerja sesuai dengan kejuruan mereka. “Kita punya luar biasa bikin SMK, dia buat SMK sekarang di Indonesia 10 ribu swasta, 5 ribu pemerintah, tapi 75 persen caddy di lapangan golf tamatan SMK, siapa suka golf boleh tanya 75 persen caddy tamatan SMK,” jelas Kalla.
