IKN -Menjelang pergantian pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo Subianto, perhatian terfokus pada masalah pembebasan lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebanyak 2.086 hektar lahan di IKN masih menghadapi komplikasi, terutama terkait keberadaan masyarakat yang masih tinggal di kawasan tersebut.
Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa saat ini proses pembebasan lahan memasuki tahap penilaian appraisal tanah oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Dari total lahan yang bermasalah, AHY menekankan bahwa pihaknya memprioritaskan dua kawasan utama, yaitu untuk pembangunan jalan tol IKN seksi 6A dan 6B serta kawasan pengendalian banjir Sepaku.
“Masih ada 2.086 hektar yang masih ada komplikasi karena masih ada masyarakat di sana. Saat ini masih dalam proses penilaian. Jadi, ada di ruas jalan tol 6A dan 6B, juga di Pengendali Banjir Sepaku. Prinsipnya, tidak semua 2.086 hektar itu masih ada masyarakat. Tapi kita prioritaskan ada dua lokasi utama tadi yang kita sedang dorong,” kata AHY, yang juga mengunggah informasi tersebut di akun Instagram @agusyudhoyono pada Jumat, 11 Oktober 2024.
Pengawasan dan Proses Ganti Rugi
