Berkaitan dengan hal ini, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Kacaribu, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan kemungkinan penarikan insentif dari pemda yang terbukti memanipulasi data inflasi. “Kami pertimbangkan (menarik insentif dari pemda nakal),” ujar Febrio, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan keadilan dan kredibilitas kebijakan insentif.
Sementara itu, Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa BPS menggunakan metodologi tertentu untuk menghitung angka inflasi dan memastikan independensi dalam pengolahan data. “Kami menggunakan metode sampling tertentu yang sesuai dengan kaidah statistik, dan ini angka yang dihasilkan BPS tentunya dapat dipertanggungjawabkan independensinya,” kata Amalia dalam konferensi pers terpisah. Ia menambahkan bahwa BPS memiliki penjaminan kualitas dalam setiap survei dan pengolahan data, serta bahwa pengambilan data di daerah dilakukan dengan mengacu pada standar internasional.
Dalam situasi yang semakin kompleks ini, Amalia menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan statistik. “Kalau ada pertanyaan pasar murah, operasi pasar murah adalah langkah konkret sebagai pengendalian pasar di daerah,” ujarnya, mengingatkan bahwa pembentukan harga di daerah sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar yang saat ini dipantau oleh berbagai platform data.
