JAKARTA –Kebocoran data kembali menghantui Indonesia, kali ini mencakup enam juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menanggapi insiden ini, Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, mendesak pemerintah untuk segera menangani masalah peretasan tersebut dengan meningkatkan keamanan siber dan perlindungan data pribadi masyarakat.
Dalam keterangannya pada Jumat (20/9), Sukamta menegaskan bahwa kebocoran data ini merupakan alarm keras bagi pemerintah untuk memperkuat sistem keamanan siber di seluruh sektor, baik pemerintah maupun swasta. “Ini sudah terjadi yang kesekian kalinya, dan harus menjadi alarm keras untuk Pemerintah agar segera meningkatkan keamanan siber sehingga data setiap warga negara terlindungi,” ujarnya.
Dari data yang bocor, beberapa tokoh publik teridentifikasi, termasuk NPWP Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sukamta menyebut bahwa insiden ini menunjukkan bahwa kebocoran data tidak boleh hanya berhenti pada investigasi, tetapi harus ada tindakan nyata yang diambil. “Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret dalam memperkuat keamanan siber di semua sektor,” tegasnya.
