JAKARTA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani, secara tegas menegaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya terkait alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penyaluran bantuan sosial (bansos). Menurutnya, para pembayar pajak memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan uang negara, termasuk untuk bansos. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang menjadi pembayar pajak merasa turut serta dalam membantu mereka yang menerima bantuan langsung dari pemerintah.
Dalam pandangan Sri Mulyani, bansos merupakan salah satu instrumen keuangan negara yang digunakan untuk membantu masyarakat dengan ekonomi yang lemah. Melalui penerimaan pajak dan dana APBN lainnya, pemerintah dapat menciptakan keadilan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
