Persetujuan revisi tersebut dicapai dalam rapat pada hari sebelumnya, Senin tanggal 5 Februari 2024. Awiek, seorang politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga Ketua Panitia Kerja (Panja), menyatakan bahwa pemerintah, yang diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri dan dipimpin oleh Menteri Tito Karnavian, telah melakukan rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) untuk membahas revisi tersebut. Rapat tersebut berlangsung dengan cepat dan hasilnya diterima oleh semua pihak.
Pada tanggal 5 Desember 2023, Ketua DPR RI Puan Maharani mengumumkan bahwa pimpinan DPR menerima surat presiden (surpres) yang menunjuk wakil pemerintah untuk membahas revisi UU Desa. Surat tersebut menegaskan urgensi pembahasan rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
