“Oleh karena itu, DPP PKS membahas, mengkaji, opsi alternatif ketika opsi pertama ini tidak berjalan,” tambahnya. Keputusan ini menunjukkan fleksibilitas PKS dalam menanggapi dinamika politik yang cepat berubah.
Pernyataan dari Presiden PKS dan Wasekjen
Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dalam musyawarah majelis syuro PKS ke-11, menggarisbawahi pentingnya melanjutkan komunikasi dengan berbagai pimpinan partai politik dan tokoh-tokoh keumatan. “Oleh karena itu musyawarah majelis syuro yang ke-11 ini mengamanatkan kepada DPP PKS untuk melanjutkan komunikasi yang telah berlangsung, baik kepada pimpinan-pimpinan partai, tokoh-tokoh keumatan sebagai upaya untuk membangun Indonesia yang lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu, Zainudin Paru, Wasekjen DPP PKS, menunjukkan kemungkinan besar bahwa Anies Baswedan tidak dapat melanjutkan pencalonan di Pilkada Jakarta 2024. “Karena baru dapat SK usungan dari PKS, Anies dan Sohibul Iman (AMAN) kemungkinan gagal jadi Cagub atau Cawagub DKJ,” kata Zainudin. Dia menambahkan bahwa tenggat waktu untuk mencari koalisi tambahan telah terlewati, dan PKS akan segera mengumumkan calon gubernur yang akan diusung.
Zainudin juga menyatakan terima kasih kepada Anies Baswedan dan mendoakan yang terbaik untuknya. “Kemungkinan dalam waktu satu, dua hari, ke depan sudah ada kepastian calon Gubernur DKJ yang akan diusung oleh PKS,” ujarnya.
Kesimpulan
Dengan melewati tenggat waktu untuk mengusung pasangan Anies-Sohibul Iman, PKS kini harus menghadapi tantangan untuk mencari alternatif lain. Keputusan untuk mengeksplorasi kerja sama dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) merupakan langkah strategis yang diambil PKS untuk tetap berperan dalam Pilkada Jakarta. Sementara itu, komunikasi dengan pimpinan partai lain dan pengumuman calon baru akan menjadi langkah penting berikutnya dalam menentukan posisi PKS dalam pemilihan ini.
