Dalam surat tersebut, Budi Arie menyerukan kepada penyelenggara jasa internet untuk segera menghentikan akses ke situs judi online dalam waktu 3 x 24 jam selama hari kerja. Langkah ini khususnya ditujukan untuk akses yang berasal dari dan menuju Kamboja dan Filipina, dua negara yang dikenal sebagai basis situs judi online yang sering diakses oleh warga Indonesia.
Langkah-Langkah yang Ditetapkan
Menurut isi surat, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi, khususnya gerbang akses internet (Network Access Point/NAP):
- Pemutusan Akses Internet: Penyelenggara diminta untuk melakukan pemutusan akses jalur komunikasi internet yang diduga digunakan untuk judi online, terutama yang terhubung dengan Kamboja dan Davao, Filipina, dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak surat ini ditandatangani.
- Evaluasi dan Pemulihan Akses: Jangka waktu pemutusan akses akan dievaluasi untuk segera dipulihkan apabila situasi telah kondusif.
- Pelaporan dan Evaluasi: Penyelenggara diminta untuk melaporkan langkah-langkah pemutusan akses dan hasil pelaksanaannya untuk keperluan evaluasi dan tindak lanjut lebih lanjut.
Konteks Lebih Lanjut
Keputusan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menanggulangi perjudian daring di Indonesia, yang seringkali memanfaatkan situs-situs dari luar negeri untuk mencapai pasar lokal. Budi Arie Setiadi, selaku Ketua Harian Pencegahan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring, menegaskan bahwa langkah ini diperlukan untuk menjaga ketertiban dan moralitas masyarakat serta melindungi konsumen dari potensi kerugian akibat perjudian online.
Respons dan Dampak
Reaksi masyarakat terhadap langkah ini bervariasi. Ada yang menyambut positif sebagai upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian online. Namun, ada pula yang menyatakan kekhawatiran terhadap efektivitas langkah ini dalam menghadapi dinamika teknologi yang cepat dan kemungkinan kemunculan situs-situs baru.
Menjaga Keamanan Digital
Langkah-langkah seperti ini mencerminkan pentingnya menjaga keamanan digital dan kepatuhan terhadap hukum di ranah internet. Diskusi tentang regulasi internet dan perlindungan konsumen terus menjadi perbincangan penting di berbagai forum, termasuk dalam konteks perlindungan terhadap anak-anak dan kelompok rentan lainnya.
