Arief menambahkan bahwa KPK sedang melakukan Monitoring Center of Prevention (MCP) di Bangkalan, karena daerah tersebut selama beberapa tahun terakhir menjadi perhatian khusus KPK dalam upaya memperbaiki kinerja pemerintah daerah. “MCP ini memberikan tools atau kelengkapan untuk memonitor kinerja aparat Pemda. Saat ini, nilai MCP Bangkalan sudah tembus angka 62. Insyaallah, kurang 28 lagi tembus 90. Makanya kita dikejar sampai Desember harus tembus 90,” jelasnya.
Namun, ketika ditanya mengenai penggeledahan yang dilakukan KPK, Arief mengaku belum mengetahui detail informasi tersebut. “Kalau info penggeledahan, saya belum tahu ya. Tapi bahwa ada orang KPK sejak Jumat yang lalu ada di Bangkalan, benar,” tambahnya.
Respon KPK
Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, juga mengonfirmasi bahwa penggeledahan di wilayah Jawa Timur, termasuk Bangkalan, dilakukan sejak Selasa (1/10) dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan pimpinan DPRD Jawa Timur periode lalu. “Betul ada penggeledahan di Provinsi Jatim. Untuk lengkapnya menunggu selesai kegiatan berlangsung dan akan dilakukan rilis secara resmi,” ungkap Tessa.
Kasus korupsi di lingkungan DPRD Jatim ini kembali mengemuka dan menjadi sorotan publik, mengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Dengan langkah KPK yang aktif melakukan penggeledahan dan penyidikan, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta mencegah praktik korupsi di masa depan.
