JAKARTA –Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuai kontroversi setelah mengklaim bahwa proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) telah disetujui oleh seluruh rakyat melalui perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pernyataan ini langsung dibantah oleh Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) 30, Buyung Marajo, yang menilai klaim tersebut tidak mencerminkan kenyataan di Kalimantan Timur, lokasi pembangunan IKN.
“Sangat bohong,” tegas Buyung pada Minggu, 29 September 2024.
Dalam sambutannya di Rakornas Baznas Tahun 2024, Jokowi menegaskan bahwa pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara bukan hanya keputusan presiden, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh anggota DPR. “Supaya jangan ada kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan,” ungkapnya.
Namun, Buyung meragukan klaim tersebut, dengan menyatakan bahwa jika proyek yang menghabiskan dana triliunan rupiah itu benar-benar disetujui rakyat, tidak akan ada pelanggaran hak warga yang terjadi. Ia menyebutkan contoh warga Pantai Lango, Penajam Paser Utara, yang lahannya terdampak pembangunan IKN. Tanah yang sebelumnya ditumbuhi tanaman sawit kini dikeruk dan diratakan untuk pembangunan Bandara VVIP.
