Dia tak bisa memahami alasan di balik pemecatannya. Baginya, dia tidak melakukan kesalahan apapun yang seharusnya mengakibatkan pemecatan. Bahkan, dia mengetahui pemecatan itu bukan dari pihak desa, melainkan dari warga yang menunjukkan surat pemberhentian tanpa ada penjelasan yang jelas dari pihak desa.
Dalam wawancara Kades Sumberpinang, Akhmad Rasidi, membantah bahwa pemecatan tersebut terkait dengan politik. Namun, ia menolak memberikan penjelasan lebih lanjut dan menyarankan untuk mendatangi kantor desa. Sementara itu, Ketua Desa tersebut menegaskan bahwa pemecatan Astun dan Ketua RT lainnya bukanlah akibat dari politik, namun lebih kepada aturan dan netralitas yang harus dijunjung tinggi oleh perangkat desa.
Dalam sorotan konflik ini, terlihat betapa politik dapat membawa dampak yang merugikan bagi masyarakat yang terlibat. Kesetiaan kepada prinsip moral dan etika menjadi ujian berat dalam menghadapi tekanan politik yang tak jarang merusak hubungan sosial di lingkungan masyarakat desa. Masyarakat pun berharap agar kejadian serupa tidak terulang dan kehidupan politik di desa dapat berjalan dengan lebih adil dan transparan.
