Selain itu, terkait dengan penyebab kematian, awalnya Hakim hanya menyebutkan bahwa kematian Dini Sera berkaitan dengan alkohol. “Namun, setelah isu ini menjadi sorotan publik, penyebab kematian kemudian ditambahkan dalam salinan putusan,” jelas Joko. Penambahan informasi tersebut menunjukkan adanya perubahan substansial dalam putusan yang seharusnya tidak terjadi.
Rekomendasi KY dan Langkah Selanjutnya
Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, KY menyimpulkan adanya pelanggaran etik oleh ketiga hakim. “Kami merekomendasikan agar ketiga hakim tersebut diberi sanksi berat berupa pemberhentian tetap melalui mekanisme Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang berkoordinasi dengan Mahkamah Agung,” tegas Joko. Rekomendasi ini merupakan upaya untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sistem peradilan di Indonesia.
Respon dari Pengadilan Negeri Surabaya
Belum ada tanggapan resmi dari Pengadilan Negeri Surabaya mengenai temuan dan rekomendasi KY. Pihak pengadilan diharapkan segera memberikan klarifikasi dan langkah-langkah tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan ini.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Temuan KY mengenai kejanggalan dalam putusan Ronald Tannur menambah daftar kasus yang menuntut reformasi dan pengawasan yang ketat terhadap sistem peradilan di Indonesia. Upaya untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan integritas sangat penting agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat terjaga.
