Hotman menegaskan bahwa pembagian bansos oleh Presiden telah dilakukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PTKE). Dia menyatakan bahwa Presiden hanya menjadi simbolik dalam pembagian awal, sementara proses selanjutnya dilakukan oleh kementerian yang bersangkutan sesuai dengan data yang ada.
Kemudian, Hotman mempertanyakan dasar pemikiran Franz yang menyimpulkan bahwa Presiden melakukan pencurian dalam pembagian bansos. Namun, interupsi dari pihak pemohon mengingatkan bahwa itu bukan ranah untuk dijawab oleh Romo Magnis.
Situasi semakin memanas ketika Hotman menegaskan kembali pertanyaannya, disambut dengan teguran dari Ketua Majelis Hakim Suhartoyo agar tidak mengulangi pertanyaan. Namun, Hotman bersikeras untuk menjelaskan klaim yang dinilai tidak berdasar tersebut.
