Kedua, Saldi menyoroti keterlibatan aparat negara, pejabat negara, atau penyelenggara di sejumlah daerah dalam konteks pemilu. Ia menyatakan kekhawatiran atas upaya politisasi bansos dan mobilisasi aparat yang berpotensi merusak integritas dan keadilan pemilu.
“Demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, maka seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah,” kata Saldi.
Saldi juga merujuk pada fakta persidangan yang menunjukkan adanya keterlibatan beberapa menteri aktif dalam membagikan bansos, terutama selama periode kampanye. Ia mengemukakan bahwa tindakan ini bisa dimaknai sebagai upaya kampanye terselubung atau dukungan tersirat kepada pasangan calon tertentu.
