Sebelumnya, Migrant CARE, sebuah lembaga advokasi hak migran, telah melaporkan temuan mereka terhadap dugaan pelanggaran administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum di Johor Bahru, Malaysia, kepada Bawaslu RI. Migrant CARE menyoroti keberadaan 3.238 pemilih dengan nama ganda yang terdaftar dalam DPTLN di Johor Bahru, Malaysia.
Wahyu Setiawan, salah satu anggota Bawaslu, turut memberikan komentar terkait temuan tersebut. Selain mengonfirmasi jumlah nama ganda yang dilaporkan, Wahyu juga menyinggung adanya data yang tidak wajar dalam DPT Johor Bahru. Wahyu menilai bahwa KPU tidak memiliki standar baku yang konsisten dalam penetapan data DPTLN di berbagai kota atau negara.
