JAKARTA -Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) memasuki babak baru dengan perdebatan hangat terkait bantuan sosial (bansos) yang dinilai memiliki kaitan elektoral dengan partai politik. Hal ini menjadi sorotan ketika Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyoroti kenaikan suara Partai Golkar pada pemilu tersebut.
Dalam suasana yang tegang namun penuh kecerdasan, Hakim Arief Hidayat menegaskan pandangannya bahwa bansos tampaknya lebih terkait dengan elektoral pileg (Pemilihan Legislatif). Hal ini menjadi perbincangan serius karena bansos merupakan salah satu aspek penting dalam program pemerintah yang mempengaruhi opini publik, terutama dalam konteks politik.
Momen menarik terjadi saat empat menteri, yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan keterangan di hadapan Hakim MK. Hakim Arief mengajukan pertanyaan khusus kepada mereka terkait sorotan atas pembahasan bansos dalam persidangan.
