Pihak KPK maupun Nurul Ghufron belum memberikan tanggapan resmi terkait keputusan Dewas KPK ini. Namun, berdasarkan aturan internal KPK, sanksi berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji merupakan bentuk disiplin bagi pimpinan maupun pegawai yang melanggar kode etik lembaga.
Kasus ini menambah daftar pelanggaran etik yang terjadi di tubuh KPK dalam beberapa tahun terakhir, dan menjadi perhatian publik terkait integritas pimpinan lembaga yang bertugas memberantas korupsi di Indonesia.
Sebagai lembaga independen yang bertugas memberantas tindak pidana korupsi, KPK selalu berada dalam sorotan masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh para pimpinannya diharapkan tetap menjaga integritas dan profesionalisme sesuai dengan prinsip-prinsip yang diemban KPK.
Dengan sanksi ini, diharapkan lembaga antikorupsi ini dapat terus menjaga kredibilitasnya dan memastikan bahwa setiap pelanggaran etik, baik oleh pimpinan maupun pegawai, akan ditindak secara tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.
(N/014)
