Namun, Ali juga menyebutkan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara KPK dan hakim terkait kasus ini. Hakim praperadilan cenderung menggunakan aturan umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sementara KPK memiliki pandangan yang berbeda berdasarkan bukti dan informasi yang telah mereka kumpulkan.
Eddy Hiariej sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp 8 miliar. Namun, Eddy menentang status tersangkanya dengan mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan. Putusan yang dibacakan pada Selasa, tanggal 30 Januari, oleh Hakim tunggal PN Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan Eddy Hiariej dan membatalkan penetapan tersangka yang telah dilakukan oleh KPK.
