“Kami optimis bahkan itu akan menjadi gerakan rakyat, karena kedaulatan itu berada di rakyat. Buat apa kita merdeka ketika kedaulatan akhirnya diserobot oleh kepentingan kekuasaan apalagi dipersempit lagi oleh kepentingan keluarga. Ini yang tidak boleh terjadi,” tegas Hasto.
Respon KPU Jakarta
Sementara itu, Ketua Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya, mengklarifikasi posisi KPU dalam isu ini. Dody menjelaskan bahwa KPU hanya bertindak sebagai pengguna akhir data dan tidak memiliki kewenangan untuk memverifikasi sumber data KTP yang digunakan dalam pencalonan.
“Terkait sumber data atau KTP, tentu kami sebagai end user. Jadi KPU ini end user, soal sumber data KTP dan sebagainya, bisa ditanyakan ke bakal paslon, sumbernya dari mana, bagaimana cara mengumpulkan. Itu di luar dari kewenangan atau jangkauan kami,” ujar Dody Wijaya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.
Dody menambahkan bahwa pihaknya hanya melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap dokumen yang diajukan. Warga yang merasa KTP-nya dicatut dapat melaporkan hal ini ke Info Pemilu dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu kemudian akan memberikan rekomendasi mengenai tindak lanjut kasus tersebut.
Belum Ada Tanggapan dari Dharma-Kun
Hingga berita ini diturunkan, pasangan calon Dharma Pongrekun dan Kun Wardhana belum memberikan tanggapan resmi terkait isu pencatutan KTP yang mencuat. Publik menunggu klarifikasi dari pasangan calon mengenai dugaan tersebut dan bagaimana mereka akan menyikapi situasi ini.
